08:23
Admin
Komhukum (Jakarta) – Siang ini, tepat pukul 12.00 wib, Migrant Care sebagai jaringan pemulangan TKI, mendatangi kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Mereka menemui Menakertrans Muhaimin Iskandar di ruang kerjanya, untuk menyerahkan hasil penggalangan dana Rp 1000 untuk pemulangan TKI. Pertemuan antara Migrant Care dan Menakertrans dilakukan secara tertutup, Senin (7/2/11).
Penyerahan secara simbolik hasil penggalangan dana tersebut ditolak oleh Muhaimin Iskandar. Menurut menteri, pihak yang seharusnya menerima adalah Kemenlu. "Salah alamat kalau ke sini," ujar Muhaimin di ruang kerjanya.
Begitu Menakertrans tidak menerima, pihak Migrant Care mengatakan akan memberikan hasil penggalangan dana kepada Kemenlu. "Dari pihak Menakertrans tidak menerima dana ini, dan sebaiknya diserahkan ke Kemenlu, karena sebagai lead dari proses pemulangan TKI di Arab adalah Kemenlu," kata Anis Hidayah, aktifis Migrant Care.
Penggalangan dilakukan selama satu bulan, 12 Januari-7 Februari 2011. Selama penggalangan dana tersebut, Migrant Care telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 113.400.430,22.
Dana cash yang diberikan kepada Muhaimin sebesar Rp 15.576.900. Sedangkan dana yang terkumpul dalam rekening sebesar Rp 97.823.530,22.
Penggalangan dana dilakukan di dalam dan luar negeri. Tercatat 20 kota yang melakukan penggalangan dana, sedangkan penggalangan dana di luar negeri dilakukan di 8 negara.
Ini merupakan bentuk kritik yang disampaikan kelompok masyarakat sipil kepada pemerintah. Hingga kini, pemerintah belum merealisasikan janjinya untuk memulangkan TKI yang terlantar di kolong jembatan Kandara, Saudi Arabia.
"Ini bagian dari tanggung jawab negara, konstitusi kita juga bilang begitu," kata Anis.
Di lain pihak, Muhaimin mengatakan bahwa kesulitan yang dialami pemerintah dalam pemulangan TKI adalah pada perizinan keluar dari pemerintah Saudi Arabia. "Kesulitannya adalah izin keluar dari negara Saudi," ujar Muhaimin.
Aksi ini telah membuktikan kekuatan masyarakat sipil lebih besar dibandingkan peran negara, dalam perlindungan warganya. Pemerintah dianggap lemah dalam melindungi warga negaranya.
Menyikapi penolakan yang dilakukan Menakertrans, Anis mengatakan akan tetap menyampaikan aspirasi masyarakat. "Tidak jadi persoalan kalau partisipasi masyarakat tidak diterima oleh pemerintah, tetapi kami akan tetap menyampaikan ini," jelas Anis. (K-2/Prima Gumilang)
http://www.komhukum.com/kriminal-feed-1175
http://rp1000untuktki.net/2011/02/08/penyerahan-hasil-penggalangan-dana-ke-menaker-tapi-ditolak/
0 komentar:
Poskan Komentar